TEMPO Interaktif, Jakarta - Departemen Komunikasi dan Informatika mengultimatum Research In Motion (RIM) untuk segera mendirikan pusat layanan purna jual BlackBerry di Indonesia paling lambat 16 Juli 2009. Jika tidak dipenuhi, maka Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi memutuskan menolak setiap permohonan impor BlackBerry.
Tenggat diberikan berdasar surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Basuki Yusuf Iskandar pada 1 Juli lalu. Surat yang dikirimkan kepada penyelenggara telekomunikasi dan para importir (vendor) itu juga ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, dan Direktur Jendeerak Bea dan Cukai.
"Jadi, batas waktunya terhitung 15 hari kalender sejak ditanda-tangani surat tersebut," kata Kepala Pusat Indormasi dan Humas Departemen Komunikasi dan Informatika, Gatot S. Dewa Broto, dalam penjelasan resminya, Minggu (5/7).
Konsekuensi kedua, ia melanjutkan, sertifikat alat perangkat telekomunikasi yang pernah diterbitkan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi terhadap semua produk BlackBerry akan dibekukan. Akibatnya, pemegang sertifikat produk BlackBerry untuk sementara tidak dapat melakukan importasi atas produk tersebut sampai ada komitmen dan realisasi dari RIM.
Menurut Gatot, keputusan pemerintah meminta RIM membuka layanan purna jual dalam rangka melayani dan melindungi konsumen BlackBerry di Indonesia. Apalagi, saat ini pertumbuhan penjualan BlackBerry di Indonesia semakin tinggi.
"Jadi kami sudah memberikan kesempatan dulu, dan keputusan keluar bukan karena kehendak sepihak pemerintah," ujarnya. "Meski bisa saja pemerintah menghentikan sertifikasi ini sejak beberapa bulan lalu."
Meski begitu, masyarakat yang telah menggunakan BlackBerry diberi jaminan tetap dapat menggunakan telepon pintar itu. Jaminan juga diberikan terhadap masyarakat yang akan membeli BlackBerry. "Tapi, kami himbau agar membeli perangkat BlackBerry yang bersertifikat, berlabel, dan bukan dari pasar gelap," ujar Gatot.
